lpmalmizan.com – Aliansi mahasiswa Cipayung gelar aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di depan Kantor DPRD Kota Pekalongan, Kamis (15/9). Terdapat 150 demonstran yang terdiri dari KAMMI, HMI, GMNI, dan IMM. Dalam aksinya, aliansi Cipayung menuntut empat poin kepada Walikota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan.
Empat poin tuntutan dalam aksi unjuk rasa yaitu:
- Menolak kenaikan BBM bersubsidi.
- Mendesak pemerintah kendalikan harga barang-barang pokok yang terdampak akibat kenaikan harga B[irp]BM.
- Mendesak pemerintah pusat menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan dialihkan anggaran untuk subsidi BBM.
- Mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPKS) agar bantuan tunai benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.
Empat tuntutan tersebut telah ditandaangani oleh perwakilan Cipayung plus dan Mohamad Azmi Basyir selaku Ketua DPRP Kota Pekalongan dalam audiensi yang dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
Berbeda halnya dengan Azmi Basyir, Achmad Afzan Arslan Djunaid selaku Walikota Pekalongan belum menandatangani empat poin tuntutan dari aliansi mahasiswa tersebut. Hal tersebut disebabkan masih perlunya koreksi dalam redaksi penulisan.
“Saya sudah sampaikan kepada teman-teman perwakilan bahwa perlu ada koreksi dalam kata-kata, karena apapun itu, kita adalah bagian dari pemerintah. Jadi, ini memang harus dikoreksi dulu oleh kabag hukum dan kabag pemerintahan kita. Jangan sampai saya tanda tangan justru menjadi blunder yang efeknya kepada Kota Pekalongan sendiri,” ucap Achmad Afzan Arslan Djunaid.
Rino Respati sebagai koordinator aksi menyampaikan kesimpulan bahwa tuntutan aksi sudah disampaikan dengan baik kepada walikota dan DPRD Kota Pekalongan. Ia menmbahkan bahwa tuntutan akan disalurkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) ke pemerintah pusat.
“Empat tuntutan sudah disampaikan dengan baik-baik dan tuntutan tersebut disalurkan lewat APEKSI dan ADEKSI, memang yang saluran resmi dari pemerintah. Jadi kita tidak bisa serta merta dari Kota Pekalongan atau pak walikota langsung menyampaikan,” tutur Rino Respati saat diwawancara.
Selanjutnya, untuk mengawal kelanjutan dari aksi ini, Rino Respati mengatakan bahwa walikota Pekalongan menjanjikan diskusi lanjutan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan mahasiswa Cipayung maupun mahasiswa lain. Dalam diskusi tersebut, aliansi Cipayung mengawal kejelasan dan kepastian dari tuntutan empat poin tersebut.
“Dalam Forkopimda yang sudah dijanjikan dari pak Wali tadi, kami akan menuntut kejelasan dan kepastian dari tuntutan kami, apakah sampai ke pusat atau tidak,” ujar Rino.
Rino Respati Berharap agar tuntutan yang disampaikan akan ada forum lanjutan yang nanti bisa bersama-sama bersinergi berkolaborasi dengan jajaran.
Penulis: Rudi Abidin
Reporter: Solikhul, Shello
Editor: Aisa Khumairoh