Pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ini merupakan rangkaian pemilu serentak yang memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD serta anggota legislatif tingkat I, II. Dimana waktu pelaksanaannya pada 14 Februari 2024 yang diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu. Pesta demokrasi ini akan menentukan masa depan daripada pemimpin bangsa Indonesia ke depannya. Secara umum ada 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan beradu Visi Misi serta gagasan untuk membangun Indonesia ke depannya. Ketiga pasangan calon itu adalah Anies Baswedan dan Muhuaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Berkaitan dengan salah satu unsur dalam pilpres dan wapres 2024, parlemen menyetujui Presidential Treshold atau ambang batas mengajukan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik yang ada dalam parlemen sebesar 20 (dua puluh) persen dari total suara parlemen. Pilpres sendiri berkaitan erat dengan bagaimana cita-cita reformasi dimana Indonesia mereformasi dirinya demi demokratisasi yang lebih baik lagi, yang berkaitan juga dengan bagaimana sesungguhnya membentuk sebuah atmosfer yang jauh lebih baik dalam sistem ketatanegaraan di Indoensia dan berhubungan erat dengan menciptakan serta mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih efektif serta efisien, demi kemakmuran rakyat serta terwujudnya sebuah bangsa Indonesia yang lebih baik.
Kritik besar dalam pilpres wapres tahun ini berhubungan erat dengan bagaimana politik identitas dalam mewarnai kontestasi pemilu ini. Politik identitas mengacu pada penggunaan identitas tertentu, seperti suku, agama, gender, orientasi seksual atau elemen lainnya yang menjadi bagian penting dari seseorang, untuk membentuk dan memengaruhi preferensi politik dan orientasi mereka saat memilih pilihan politik. Ini dapat menjadi dasar untuk membangun kelompok atau aliansi politik yang didasarkan pada identitas bersama untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pada tingkat yang lebih luas, politik identitas juga dapat mengacu pada cara partai politik atau individu politik menggunakan identitas untuk mendapatkan dukungan politik, baik dengan menarik pemilih tertentu atau dengan mencoba mendorong dukungan di sekitar identitas tertentu.
Penyelesaian serta penanggulangan politik identitas dapat dipahami sebagai berikut, yang pertama dialog dan pendidikan. Penting untuk membangun diskusi terbuka antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif masing-masing. Selain itu, penting untuk mempromosikan pemahaman tentang beragam identitas untuk mengurangi prasangka dan stereotip.
Kedua, pemimpin yang bersatu. Membantu menyatukan masyarakat adalah pemimpin politik yang dapat menjangkau semua kelompok dan menghindari retorika yang memperkuat perbedaan identitas. Kemudian ada keadilan dan kesetaraan. Menjamin bahwa semua orang sama dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Ini mencakup hak-hak yang sama bagi semua kelompok, perlindungan hukum, dan kesempatan yang setara.
Selanjutnya pembangunan kesadaran Masyarakat. Melalui kampanye yang mempromosikan rasa terima kasih dan inklusi serta nilai-nilai yang menyatukan orang dari berbagai latar belakang identitas. Poin kelima adalah pola pikir inklusif dalam politik. Mendorong politik yang berfokus pada kepentingan seluruh masyarakat dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok identitas tertentu. Kemudian kolaborasi antar-kelompok dengan membangun inisiatif dan proyek kolaboratif antara kelompok yang berbeda untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. regulasi politik yang mendukung dengan membuat undang-undang yang mendukung dan melindungi hak-hak semua kelompok identitas.
Membutuhkan kerja sama dari berbagai bagian masyarakat, seperti aktivis, pemimpin politik, akademisi, dan masyarakat umum untuk menyelesaikan politik identitas. Dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan menyeluruh, dapat diciptakan lingkungan politik yang lebih rukun dan mengedepankan kesatuan di atas perbedaan identitas.
Penulis: Riyati Husnul Khotimah
Editor: Redaksi Al-Mizan
